fungsi bupati. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk Sedangkan menurut Undang-Undang No. fungsi bupati

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. [Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022] 826 kB. Fungsi Peraturan Daerah. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik da Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: a. kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja: berlaku. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7FUNGSI. Peraturan Bupati Si. Sebab, sejalan dengan kewenangan yang besar dalam proses-proses politik lokal, partai politik berpotensi mengintervensi fungsi KPUD, jika kerja KPUD dianggap tidak menguntungkannya. bahwa dengan ditetapkannya. e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4. 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturanMenetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. bupati kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah peraturan bupati kotawaringin timur nomor 50 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi serta uraian tugas badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kotawaringin timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotawaringin timur, menimbang : a. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. ,_ tarun 2020 tentang tata cara penerbitan atau ·perpanjangan sertifikat laik . Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Indonesia ini telah banyak meninggalkan cerita maupun benda bersejarah yang hingga kini masih bisa ditemui dengan mudah. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudBupati / walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten. PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 243 TAHUN 202121 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Tugas kecamatan terdiri dari: Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Perda alih fungsi lahan LP2B di sahkan. 6: no. bahwa susunan organisasi kelembagaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan. ABSTRAK: bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Semarang telah diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Kantor. Pasal 17 (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatas terdiri dari : a. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah; b. Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bada n Perencanaan Pembangunan Daerah ; Mengingat : 1. U. BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 153 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. 2. Si fb. PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 92 TAHUN 2007 T E N T A N G RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR ARSIP KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Kemenag Matim, Bupati Agas Andreas Janjikan Lahan Kantor - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam susunan organisasi sebagai berikut: 1. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa peran ajudan merupakan bagian dari fungsi Rumah Tangga Kepresidenan. 880. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Judul. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Nota dinas sebagai penyampai informasi harus ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. 23. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan. pdfPemerintah Daerah (Pemda), dimiliki oleh 1 (satu) Pemda atau lebih dari 1 (satu) Pemda, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat Daerah (OPD), dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha5. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati Sleman Nomor 2. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Kepala Daerah, khususnya Bupati / walikota adalah sebagai. bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan bupati bangka nomor 49 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan tipe c kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang : a. T. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD; memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, yang mana mekanisme pemilihan. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Kepala Daerah, khususnya. 1 Lihat Foto Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. Secara hukum, tugas dan kualifikasi ajudan diatur dalam peraturan residen, menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati. PERBUP. Namun, beleid itu spesifik mengatur tugas dan wewenang penjabat kepala daerah ketika. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan. Blora No. menyusun tata upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera Pemerintah Daerah; d. Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Simalungun (Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 287); 16. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. E. BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang : a. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. 2. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan. Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek penting pembentukannya berikut. TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN JABATAN Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Aparatur Sipil Negara yang Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota. Daerah adalah Kabupaten Bone. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kecamatan di Kabupaten Balangan untuk pembangunan di Daerah; Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021tentang. Bupati / walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 78 Tahun 2019 tentang. Daerah adalah. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan fungsi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau; c. TugasMembantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. fungsi bangunan gedung dan waktu pelaksanaan pemeriksaan kelaikan. Penjabat (Pj) Bupati Bone Andi Islamuddin menerima kunci Museum Arajang dari Bupati Bone Periode 2013-2023 Andi Fahsar Mahdin Padjalangi. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Tipe Dokumen. 5 Data dan Fakta Adapun data yang terdapat dalam proses kami melakukan magang diantaranya: Data yang berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur secara spesifik tentang tugas dan weweenang Wakil Bupati. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum. Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Di dalam UU ini, ditetapkan bahwa setiap persyaratan menjadi wali kota ialah sebagai berikut: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia pada Pancasila, UUD NRI 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; d. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati. Anggaran: fungsi anggaran adalah fungsi DPRD provinsi untuk membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bupati. Tugas ini melekat pada jabatan bupati berdasarkan Permendagri No. BUPATI BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang :a. Daerah adalah Kabupaten Klaten. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. a. 5 Kehidupan Ekonomi Majapahit. 448. U. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. Tugas dan Fungsi Bupati a. KEDUDUKAN Bappeda merupakan unsur perencanaan pembangunan pemerintahan daerah; Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan. Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2016 tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (Bros) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam hal-hal tertentu. Sebagai salah satu prasayat untuk mengikuti seleksi. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pro p insi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,12. bahwa Peraturan Bupati Subang Nomor 5 9 Tahun 20 20 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkunga n Hidup Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; d. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tulisan Hukum Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021. Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah Otonom, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan APBD. Tipe Dokumen. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi: a. BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. Berdasarkan pernyataan di atas, Badan Eksekutif dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh legislator. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH. Paragraf 1 Kepala Pasal 6 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Bidang Pengembangan Potensi. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi, di mana pada Pasal 132A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, seorang Plt dilarang: d. c. b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait. Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA. Mencegah monopoli pasar oleh para pihak. Sekretariat, membawahi: 1. Setelah Melakukan Penandatanganan Perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Roka Hulu (Rohul). bahwa berdasarkan peraturan bupati nomor 18 tahun 2021 Dalam kaitannya dengan fungsi ini, Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (absolut maupun umum) dengan sumber. 6bupati lebak provinsi banten peraturan bupati lebak nomor 114 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten lebak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lebak, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturanTipe Dokumen. peraturan bupati boyolali nomor 16 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah kabupaten boyolali sekretariat daerah kesejahteraan rakyat bupati boyolali, seno samodro staf ahli bidang tata pemerintahan dan staf ahli bidang administrasi dan hukum kelompok jabatan fungsional15. c. 2. Bupati untuk yang menjadi kewenangan Daerah. Glosarium. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untukperaturan bupati: 17: 2014: tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika : 27-01-2014: 2014: 16: peraturan bupati: 16: 2014: tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi dinas pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah : 27-01-2014:BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 120 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI. bupati mojokerto provinsi jawa timur peraturan bupati mojokerto nomor 4. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28); dan b. 2. 2. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi. 22. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Agar tercipta sinergitas antara peran dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati; 1. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaanPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan perluPeraturan Bupati. Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 64. PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember. 2. Untuk perangkat daerah yang. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN. U. (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah) Kepala Dinas. b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas. 8. A Tahun 2006 Tentang. penyusunan rencana kerja. Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota. Fungsi camat tidak dijelaskan secara langsung dalam PP No. Bupati adalah Bupati Sleman. bahwa dengan telah ditetapkannya. Nomor. Sekretaris Daerah adalah. 19 Tahun 2008. bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten jepara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jepara, menimbang : a. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: Fungsi camat tidak dijelaskan secara langsung dalam PP No. Pengertian APBD: Fungsi, Struktur, Dasar Hukum dan Mekanisme Penyusunannya. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI b. bupati pulang pisau provinsi kalimantan tengah peraturan bupati pulang pisau nomor 31 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten pulang pisau dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati pulang pisau, menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. Tajuk Entri Utama (T. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa peran ajudan merupakan bagian dari fungsi Rumah Tangga Kepresidenan. Paragraf 2. bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan bupati bangka nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat tipe a kabupaten bangka dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang : a. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai Perangkat Daerah Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati antara lain sebagai berikut Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 176 TAHUN. Sekretariat, terdiri dari: 1. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: a. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan d. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden dalam sebuah sidang DPRD Kabupaten atau Kota. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; b. dihapus. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Hal ini mengandung arti bahwa sebagai Perangkat Daerah Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. -5-e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Pasal 6 (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas. Bagian Ketiga Sekretariat DPRD Pasal 5 (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Daerah adalah Kabupaten Kudus. bupati kuningan provinsi jawa barat peraturan bupati kuningan nomor 58 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, serta tata kerja dinas pemuda olahraga dan pariwisata kabupaten kuningan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuningan, menimbang : a. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. BUPATI CIREBON, bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan. Asisten Pemerintahan, membawahkan: 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.